RSS

tugas softskill pendidikan kewarganegaraan

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PENGANTAR  PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

( KONSEP PEMERINTAHAN  DI INDONESIA )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENULIS                  : SLAMET HIDAYATULLOH

NPM                           : 16210628

KELAS                      : 2EA21

FAKULTAS              : EKONOMI

JURUSAN                 : MANAJEMEN

                                             

 

 

UNIVERSITAS GUNADARMA

FAKULTAS EKONOMI

2012/2013

 

KATA PENGANTAR

 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Shalawat serta salam tak lupa saya panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para umatnya yang insya Allah setia sampai akhir Zaman. Makalah ini disusun guna melengkapi tugas Softskill “Pedidikan Kewarganegaraan”. Dalam penyusunan makalah ini, dengan kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, saya telah berusaha untuk dapat memberikan serta mencapai hasil yang semaksimal mungkin dan sesuai dengan harapan, walaupun di dalam pembuatannya saya menghadapi berbagai kesulitan karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Bapak SRI WALUYO selaku dosen pembimbing Pedidikan Kewarganegaraan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan dan pembuatan makalah ini, masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat saya butuhkan untuk dapat menyempurnakannya di masa yang akan datang. Semoga apa yang disajikan dalam makalah ini dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman maupun pihak lain yang berkepentingan

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Bekasi, 10 Mei 2012

                                                                                                                 Hormat Saya

 

DAFTAR ISI

JUDUL   ……………………..…………………………………………..………………………… I
KATA PENGANTAR …………………….…..………………..……….………………………….  1
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………… 2
BAB I PENDAHULUAN …………….……………….……………….…………….…………… 3

I.1. LATAR BELAKANG ……………………..….……………………………………    3 I.2. TUJUAN ……….……………………….………………………………………..…  4 I.3. SASARAN ………..………..…………..…..………….…….………………..…….  4

BAB II PERMASALAHAN

  1. PENGERTIAN DARI KEWARGANEGARAAN………………….…..……………… 5
  2. PENGERTIAN NASIONALISME……………………………………….………….. 5

2.1.       Latar belakang lahirnya nasionalisme Indonesia …………. ………………………… 6

2.2.       Unsur-Unsur Identitas Nasional …………………………………………………………… 7

2.3.       Derivasi Konsep Nasionalisme Indonesia ……………………………………………… 7

2.4.       Nasionalisme Indonesia Saat Ini ……………………………… …………………………. 8

2.5.       Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Melemahnya Nasionalisme ………….. 9

2.6.       Faktor Internal Yang Mempengaruhi Melemahnya Nasionalisme ……………..10

  1. PENGERTIAN  DEMOKRASI ……………………………..………………….… 10

3.1.       Aspek Demokrasi Pancasila ………………………………………………………………… 11

3.2.       Prisip-Prinsip Demokrasi Pancasila ……………………………………………………….11

3.3.       Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dalam Waktu 50 Tahun …………………..11

  1. MASA PEMERINTAHAN SEKARANG……….……………..…………………. 12

4.1.       Politik …………………………………………………………………………………………….. 12

4.2.       Hukum ……………………………………………………………………………………………. 13

4.3.       Ekonomi …………………………………………………………………………………………. 13

4.4.       Pendidikan ………………………………………………………………………………………. 14

4.5.       Sosial ……………………………………………………………………………………………… 15

4.6.       Budaya………………………………………………………………………………………………15

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN …………….…………………..…………………………………… 16

3.3 DAFTAR PUSTAKA……………………..…………………………….……….………  17

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. 1.                  Latar Belakang

 

Jati diri suatu bangsa bukan saja dapat kita lihat dari bagaimana karakter pokok dari para warga bangsa, tetapi juga dari pilihan ideologi dan sistem pemerintahan yang dipilih oleh bangsa tersebut. Topik yang hendak saya bahas pada makalah ini adalah sistem pemerintahan demokratis-konstutusional bagaimanakah yang telah dirancang oleh the founding fathers dalam UUD 1945? Masalah sistem pemerintahan tersebut saya pandang perlu kita wacanakan kembali karena selama ini pemahaman kita tentang bentuk dan susunan pemerintahan negara hanyalah didasarkan pada sumber – sumber sejarah yang diragukan keotentikannya .

Setelah MPR-RI 1999-2004 melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 2 tahun dan menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan negara, perlu kita pertanyakan apakah sistem pemerintahan presidensial tersebut yang ditetapkan oleh pimpinan dan anggota BPUPK dan PPKI yang kemudian disahkan sebagai UUD 1945, Konstitusi Pertama NKRI ? Kalau konstitusi suatu negara dapat diibaratkan sebagai rel yang akan membawa bangsa tersebut ke tujuan yang dicita-citakannya, apakah cita-cita para pendiri Negara bangsa untuk membentuk pemerintahan negara konstitusional yang demokratis serta yang sesuai dengan corak hidup bangsa dapat tercapai apabila rel tersebut setiap kali diubah arahnya dan dibelokkan? Kondisi itulah yang sedang dialami bangsa Indonesia saat ini setelah MPR mengadakan amandemen terhadap UUD 1945. Maka lebih simple lagi bisa dikatakan berbagai macam gaya sistem pemerintahan sudah diterapkan di Indonesia ini, namun hasilnya sangat tidak memuaskan karena rel sudah berbelok arah ( sistem yang dirancang oleh the founding father dalam UUD 1945).

 

 

 

 

 

  1. 2.                  Tujuan

 

Dalam makalah yang saya buat ini mudah-mudahan biasa menambah wawasan mengenai pendidikan kewarganegaraan serta menimbulkan rasa nasionalisme .
Dengan demikian bangsa kita ini tidak akan kehilangan jati diri dan tetap meneruskan budaya-budaya yang telah di wariskan,dan dapat lebih mengenal dan cinta kepada bangsa kita ini yaitu bangsa Indonesia.

Adapun tujuan pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut :

  1. Agar kita mengetahui warga negara dan kewarganegaraan itu apa.
  2. Agar kita tahu bahasa penyimpangannya dalam kehidupan.
  3. Agar kita tahu tantangan dan hambatan dalam pemerintahan di indonesia.
  4. Untuk memdapatkan gambaran tentang kondisi nasionalisme di Indonesia pada saat ini
  5. Untuk mengetahui faktor eksternal apa saja yang memperlemah nasionalisme Indonesia
  6. Untuk mengetahui faktor internal apa saja yang memperlemah nasionalisme Indonesia
  7. Untuk memperoleh pengetahuan bagaimana memperkuat kembali nasionalisme Indonesia yang sudah semakin pudar.
  8. Agar kita dapat membedakan antara paham demokrasi satu dengan demokrasi yang kita pakai di Indonesia. Sehingga kita dapat mengerti apa sisi yang unggul di dalam demokrasi Pancasila.

 

  1. 3.                 Sasaran

Pada pembuatan makalah ini saya harapkan dapat lebih Meningkatkan rasa cinta tanah air masyarakat. Meningkatkan budaya pembelajaran serta lebih menyadari pentingnya menjaga nasionalisme bangsa karena  sangat berperan penting dalam kemajuan bangsa.seperti saat ini jelas kita kita ketahui banyak kebudayaan Indonesia yang di curi oleh Negara lain,untuk itu kita harus tetap menjaga dan memeliharanya.Dan bagi generasi sekarang pun perlu di ingatkan bahwa untuk memperkokoh suatu nilai persatuan dan kesatuan bangsa sangat dibutuhkan bantuan mereka, karena merekalah satu-satunya penerus dalam membangun bangsa yang kita cintai .


BAB II 

PERMASALAHAN

 

  1. 1.     Pengertian Dari Kewarganegaraan

Kewarganegaraan Adalah anggota dalam sebuah komunitas politik (negara), dan dengannya
membawa hak untuk berpartisipasi dalam politik. Seseorang dengan keanggotaan
tersebut disebut warga negara. Istilah ini secara umum mirip dengan
kebangsaan, walaupun dimungkinkan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi
seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara
dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik).
Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi bangsa dari suatu
negara.
Kewarganegaraan juga dimaksudkan agar kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya negara kesatuan republik Indonesia.

 

  1. 2.     Pengertian Nasionalisme

Secara etimologis, kata nation berakar dari kata Bahasa Latin natio. Kata natio sendiri memiliki akar kata nasci, yang dalam penggunaan klasiknya cenderung memiliki makna negatif (peyoratif). Ini karena kata nasci digunakan masyarakat Romawi Kuno untuk menyebut ras, suku, atau keturunan dari orang yang dianggap kasar atau yang tidak tahu adat menurut standar atau patokan moralitas Romawi. Padanan dengan bahasa Indonesia sekarang adalah tidak beradab, kampungan, kedaerahan, dan sejenisnya. Kata natio dari Bahasa Latin ini kemudian diadopsi oleh bahasa-bahasa turunan Latin seperti Perancis yang menerjemahkannya sebagai nation, yang artinya bangsa atau tanah air. Juga Bahasa Italia yang memakai kata nascere yang artinya “tanah kelahiran”. Bahasa Inggris pun menggunakan kata nation untuk menyebut “sekelompok orang yang dikenal atau diidentifikasi sebagai entitas berdasarkan aspek sejarah, bahasa, atau etnis yang dimiliki oleh mereka” (The Grolier International Dictionary: 1992).

Nasionalisme didefinisikan sebagai suatu faham tentang sikap loyal yang tulus dan rasa cinta pada negara dan bangsa dengan bentuk yang disesuaikan dengan zamannya. Salah satu wujud nyata dari nasionalisme sebagai faham dapat kita lihat pada saat rumusan sila-sila Pancasila dan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dibahas dalam siding-sidang BPUPKI maupun PPKI. Proses dalam perumusan sila ataupun pasal-pasal menunjukkan bagaimana pada akhirnya golongan tua dan golongan muda harus mengakui kenyataan untuk lebih mendahulukan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan golongan mereka sendiri. Sementara proses “desak-mendesak” antara kelompok muda dan Soekarno Cs dalam peristiwa Rengasdengklok memberi gambaran nyata bagaimana nasionalisme sebagai gerakan telah menjiwai kaum muda di masa itu. Nasionalisme merupakan kesadaran kolektif kelompok orang (bangsa) untuk bersatu karena merasa terancam pada diri mereka, sekaligus ada  pamrih (merdeka, sejahtera, adil, dan makmur) kepada negara yang mereka bentuk. Bila pamrihnya terwujud , maka muncullah rasa cinta tanah air (negara).

Nasionalisme sebagai landasan sikap untuk menjadikan kesejahteraan seluruh warga bangsa sebagai acuan utama dalam berpikir, memilih, dan menentukan  kebijakan maupun dalam bertindak bagi setiap warga bangsa dan lembaga-lembaga kenegaraan maupun kemasyarakatan tetap  kita perlukan saat ini. Sebab, hanya dengan itulah cita-cita mewujudkan kemerdekaan bangsa dalam artian yang luas dapat kita wujudkan setahap demi setahap.

 

2.1. Latar belakang lahirnya nasionalisme Indonesia

Tumbuhnya paham nasionalisme bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari situasi politik pada abad ke 20. Pada masa itu semangat menentang kolonialisme Belanda mulai muncul di kalangan pribumi. Ada 3 pemikiran besar tentang watak nasionalisme Indonesia yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan yakni paham ke Islaman, marxisme dan nasionalisme Indonsia. Para analis nasionalis beranggapan bahwa Islam memegang peranan penting dalam pembentukan nasionalisme sebagaimana di Indonesia. Menurut seorang pengamat nasionalisme George Mc. Turman Kahin, bahwa Islam bukan saja merupakan mata rantai yang mengikat tali persatuan melainkan juga merupakan simbol persamaan nasib menetang penjajahan asing dan penindasan yang berasal dari agama lain. Ikatan universal Islam pada masa perjuangan pertama kali di Indonesia dalam aksi kolektif di pelopori oleh gerakan politik yang dilakukan oleh Syarikat Islam yang berdiri pada awalnya bernama Syarikat Dagang Islam dibawah kepemimpinan H.O.S.Tjokoroaminoto, H.Agus Salim dan Abdoel Moeis telah menjadi organisasi politik pemula yang menjalankan program politik nasional dengan mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat.

 

 

2.2.            Unsur-Unsur Identitas Nasional

a. Suku bangsa

b. Agama dan kepercayaan

c. Kebudayaan

d. Bahasa

 

2.3. Derivasi Konsep Nasionalisme Indonesia

a. Negara-bangsa

Menurut pasal 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Republik merupakan bentuk negara kesatuan Indonesia yaitu : suatu bentuk pemerintahan yang bersifat antithesis monarki dan kepala pemerintahan bukan seorang raja dan dengan system pemilihan umum untuk menduduki jabatan politiknya. Selain bentuk dan kedaulatan negara konsikusi UUD 1945 juga memuat ketentuan-ketentuan tentang kelengkapan negara yang terdiri dari dasar lembaga legislatif, ksekutif dan yudikatif pemerintah daerah.

b. Warga negara

UUD 1945 menentukan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain disahkan dengan UU sebagai warga negara. Ada perbedaan konsepsi antar warga negara dan penduduk yaitu : bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

c. Dasar Negara Pancasila

Setelah Indonesia merdeka terjadi perdebatan serius tentang dasar negara Indonesia. Perdebatan ini terjadi tentang dasar negara antar kelompok Islam yang mengehndaki Islam sebagai dasar negara dan golongan nasionalis. Perbedatan akhirnya menghasilkan sebuah kompromi yakni BPUPKI, bersepakat menghasilkan sebuah mukadimah. Pada tanggal 22 Juni 1945 kesepakatan ini ditandatangani sehingga dokumen tersebut dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) setelah kemerdekaan kesepakatan ini dipersoalkan bahwa orang-orang Kristen yang sebagian besar berada di wilayah Timur menyakatan tidak bersedia bergabung dengan RI kecuali jika beberapa unsur dalam Piagam Jakarta di hapuskan akhirnya dasar ideology dan konstitusi negara akhirnya kelompok Islam bersepakat menghapuskan unsur-unsur Islam yang telah mereka rumuskan dalam Piagam Jakarta. Sejak diterimanya usul tersebut dan ditetapkan UUD 1945 sebagai UUD negara RI. Sejak peristiwa itu maka dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat adalah Pancasila dan kelima silanya.

 

2.4. Nasionalisme Indonesia Saat Ini

Ketika negara yang bernama Indonesia akhirnya terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan penghuninya yang disebut bangsa Indonesia, persoalan ternyata belum selesai. Bangsa Indonesia masih harus berjuang dalam perang kemerdekaan antara tahun 1945-1949, tatkala penjajah menginginkan kembali jajahannya. Nasionalisme kita saat itu betul-betul diuji di tengah gejolak politik dan politik divide et impera Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, nasionalisme bangsa masih terus diuji dengan munculnya gerakan separatis di berbagai wilayah tanah air hingga akhirnya pada masa Demokrasi Terpimpin,  masalah nasionalisme diambil alih oleh negara. Nasionalisme politik pun digeser kembali ke nasionalisme politik sekaligus kultural. Dan, berakhir pula situasi ini dengan terjadinya tragedi nasional 30 September 1965.

Pada masa Orde Baru, wacana nasionalisme pun perlahan-lahan tergeser dengan persoalan-persoalan modernisasi dan industrialisasi (pembangunan). Maka “nasionalisme ekonomi” pun muncul ke permukaan. Sementara arus globalisasi, seakan memudarkan pula batas-batas “kebangsaan”, kecuali dalam soal batas wilayah dan kedaulatan negara. Kita pun seakan menjadi warga dunia. Di samping itu, negara mengambil alih urusan nasionalisme, atas nama “kepentingan nasional” dan “demi stabilitas nasional” sehingga terjadilah apa yang disebut greedy state, negara betul-betul menguasai rakyat hingga memori kolektif masyarakat pun dicampuri negara. Maka inilah yang disebut “nasionalisme negara” (Abdullah, 2001: 37-39).

Tahun 1998 terjadi Reformasi yang memporakporandak-an stabilitas semu yang dibangun Orde Baru. Masa ini pun diikuti dengan masa krisis berkepanjangan hingga berganti empat orang presiden. Potret nasionalisme itu pun kemudian memudar. Banyak yang beranggapan bahwa nasionalisme sekarang ini semakin merosot, di tengah isu globalisasi, demokratisasi, dan liberalisasi yang semakin menggila.

Kasus Ambalat, beberapa waktu lalu, secara tiba-tiba menyeruakkan rasa nasionalisme kita, dengan menyerukan slogan-slogan “Ganyang Malaysia!”. Setahun terakhir ini, muncul lagi “nasionalisme” itu, ketika lagu “Rasa Sayang-sayange” dan “Reog Ponorogo” diklaim sebagai budaya negeri jiran itu. Semangat “nasionalisme kultural dan politik” seakan muncul. Seluruh elemen masyarakat bersatu menghadapi “ancaman” dari luar. Namun anehnya, perasaan atau paham itu hanya muncul sesaat ketika peristiwa itu terjadi. Dalam kenyataannya kini, rasa “nasionalisme kultural dan politik” itu tidak ada dalam kehidupan keseharian kita. Fenomena yang membelit kita berkisar seputar: Rakyat susah mencari keadilan di negerinya sendiri, korupsi yang merajalela mulai dari hulu sampai hilir di segala bidang, dan pemberantasan-nya yang tebang pilih, pelanggaran HAM yang tidak bisa diselesaikan, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap-menyuap, dan lain-lain. Realita ini seakan menafikan cita-cita kebangsaan yang digaungkan seabad yang lalu. Itulah potret nasionalisme bangsa kita hari ini.

 

2.5. Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Melemahnya Nasionalisme

1. Globalisasi

Secara umum globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern.

Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain- lain akan mempengaruhi nilai- nilai nasionalisme terhadap bangsa.

 

  • Pengaruh positif globalisasi terhadap nilai- nilai nasionalisme
  1. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis.
  2. Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara.
  3. Dari globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan Iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa.

 

  • Pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai- nilai nasionalisme
  1. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran.
  2. Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri .
  3. Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin.

 

2.6. Faktor Internal Yang Mempengaruhi Melemahnya Nasionalisme

  1. Provinsialisme, Kedaerahan, Primodialisme

Ketiga kata tersebut sebenarnya mempunyai arti atau definisi yang kurang lebih sama. Ketiganya sama – sama mempunyai arti paham yang menjunjung tinggi daerahnya atau bersifat kedaerahan, provinsialisme paham yang menjunjung tinggi provinsi sendiri, primodialisme paham yang menjujung tinggi daerah asalnya atau daerah kelahirannya.

  1. Separatisme

Separatisme secara umum adalah suatu gerakan untuk memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain.

  1. 3.     Pengertian  Demokrasi

 

  1. Prof. Dardji Darmodihardjo,S.H.

              Demokrasi pancasila adalah Paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan UUD 1945.

  1. Prof. dr. Drs. Notonagoro,S.H.

              Demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

  1. Ensiklopedi Indonesia

              Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik sosial ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

3.1. Aspek Demokrasi Pancasila

              Berdasarkan pengertian dan Pendapat tentang demokrasi Pancasila dapat dikemukakan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya.

  1. Aspek Material (Segi Isi/Subsrtansi)
  2. Aspek Formal
  3. Aspek Normatif
  4. Aspek Optatif
  5. Aspek Organisasi
  6. Aspek Kejiwaan

3.2.  Prisip-Prinsip Demokrasi Pancasila

              Adapun Prinsip-prinsip Pancasila:

  1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
  2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
  3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain
  4. Mewujudkan rasa keadilan sosial
  5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
  6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
  7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

3.3. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dalam Waktu 50 Tahun

  1. Periode 1945-1949 dengan Undang-Undang 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila, namun dalam penerapan berlaku demokrasi Liberal.
    1. Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal.
    2. Periode 1950- 1959 UUDS 1950 berlaku demokrasi Liberal dengan multi-Partai
    3. Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun yang diterapkan demokrasi terpimpin ( cenderung otoriter)
    4. Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter)
    5. Periode 1998- sekarang UUD 1945, berlaku Demokrasi Pancasila ( cenderung ada perubahan menuju demokratisasi)

 

 

 

 

  1. 4.     Masa Pemerintahan sekarang

 

Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dibagi menjadi dua masa, yaitu masa pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono. Dalam masa pemerintahannya SBY-Boediono mengalami pro-kontra Kondisi dan Kebijakan yang mereka jalankan antara lain :

 

4.1.Politik

Dalam pemilu legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu Partai Demokrat, meraih 7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla. Dalam masa kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla, beliau didukung oleh koalisi dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang.

Kemudian di pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama pasangan barunya yaitu Boediono dan kembali terpilih sebagai presiden Indonesia.

Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.

Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di  DPR  (Partai Demokrat ,  PKS ,  PANPPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya.Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.

Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip structural Sistem Politik Indonesia, yakini berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan legislaif, dan Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif, pemilihanya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden.

 

4.2.Hukum

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang selama ini dianggap paling krusial. Masalah-masalah hukum yang mulai dihadapi SBY terkait dengan bencana alam maupun bencana akibat kesalahan manusia yang terjadi pada awal pemerintahannya, mulai bencana tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta, jatuhnya pesawat Adam Air, sampai lumpur Lapindo di Sidoarjo dan bencana akibat pembagian BLT (bantuan langsung tunai) sebagai kompensasi BBM (bahan bakar minyak). Kemudian juga mulai muncul masalah kedaulatan negara dan hukum internasional yang terkait dengan kasus intervensi beberapa negara (Amerika Serikat dan Singapura) dalam pencarian lokasi jatuhnya Adam Air dan kotak hitamnya. Pemerintahan SBY, dapat membangkitkan semangat dan solidaritas kemanusiaan sampai tingkat internasional untuk memberikan bantuan bagi para korban bencana, selain penggunaan instrumen hukum untuk menanggulangi bencana alam melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007.  SBY menunjukkan usaha secara signifikan penanggulangan bencana baik melalui aspek hukum nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional.

4.3.Ekonomi

Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini.

Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.

Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010.

Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

 

4.4.Pendidikan

Pendidikan merupakan hal mendasar. Pendidikanlah yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.

Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA.

Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras.

Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya. Selain program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa.

Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para peneliti.

Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.

Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.

Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.

 

4.5.Sosial

Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh.

Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya sosialisasi antarwarga di perkotaan.

Arus urbanisasi juga semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi.

Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terealisasi.

 

4.6.Budaya

Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya. Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain. Contohnya sebagai berikut :

Namun di masa ini, terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia.

 

BAB III 

PENUTUP

  1. 1.      Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan di makalah ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa

              Dengan demikian telah kita lihat bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dari waktu ke waktu. Namun kita harus mengetahui bahwa pengertian Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun aspek dari Demokrasi Pancasila antara lain di bidang aspek Aspek Material (Segi Isi/Subsrtansi), Aspek Formal, Aspek Normatif, Aspek Optatif, Aspek Organisasi, Aspek Kejiwaan. Namun hal tersebut juga harus didasari dengan prinsip pancasila dan dengan tujuan nilai yang terkandung di dalamnya.  Oleh karena itu, kita dapat merasakan demokrasi dalam istilah yang sebenarnya.

Mobilisasi Tuntutan Untuk Pemurnian UUD 1945

Sekarang semakin jelas bukti-bukti yang menujukkan bahwa amandemen sistem pemrintahan negara Indonesia yang dilakukan oleh MPR telah meyimpang dari rancangan asli para perumus konstitusi yang berlandaskan pada kaidah dasar Negara kekeluargaan, negara yang berkedaulatan rakyat, serta penyelenggaraan demokrasi sosial ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial, sebagaimana dicantumkan pada Pembukaan UUD 1945.

Karena itu tujuan reformasi untuk meluruskan dan memurnikan pelaksanaan UUD 1945 dapat dipastikan tidak akan tercapai bila tidak dilakukan upaya-upaya pemurnian kembali UUD 19945 sesuai dengan staats fundamental norm nya yang semula. Karena itu salah satu agenda pokok yang perlu dilakukan oleh Presiden terpilih ( 2009 ) setelah pelantikan adalah mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan kemurniaan UUD 1945 sesuai dengan kaidah fundamentilnya. Pemurnian UUD 1945 agaknya tidak mungkin dilakukan oleh MPR hasil Pemilu 2004 karena MPR yang bi-kameral tersebut bukan lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Salah satu langkah konstitusional yang dapat ditempuh adalah meminta persetujuan rakyat untuk memurnikan UUD 1945 melalui referendum. Terakhir dapat saya pastikan ketika sitem pemerintahan yang ada sekarang yaitu presidensial tidak berhasil pasti sistem pemerintahan Indonesia akan berganti lagi dan nasib rakyat pasti diabaselain itu kita harus lebih menguatkan jati diri agar budaya lokal dapat memperoleh budaya bangsa, serta harus waspada atas budaya-budaya asing yang kurang baik. dan harus inplementasi pembangunan berwawasan kebudayaan.serta harus mampu bangsa indonesia mengadopsi budaya global yang lebih releven bagi upaya pengembangan bangsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Kartodirdjo, Sartono. 1999. Dinamika Nasionalisme Indonesia. Salatiga: Yayasan Bina Darma

Memahami Nasionalisme http://jeremiasjena.wordpress.com/2008/06/20/memahami-nasionalisme/feed/ Diakses 17 Desember 2010

MM, Drs. Budiyanto. 2002. Kewarganegaraan SMA Untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga.

Dkk, Suardi Adubakar. 2002. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Kelas 2 SMU. Bogor: Yudistira.

Mustopo, Habib. 2011. Sejarah 3 SMA Kelas XII Program IPA. Jakarta: Yudhistira.

Indratno, Ferry. 2007. Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII IPA. Jakarta: Grasindo.

Supratna, Nana. 2009. Sejarah untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: Grasindo.

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 17 Mei 2012 in Uncategorized

 

tugas softskill pendidikan kewarganegaraan

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

PENGANTAR  PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

( KONSEP PEMERINTAHAN  DI INDONESIA )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENULIS                  : SLAMET HIDAYATULLOH

NPM                           : 16210628

KELAS                      : 2EA21

FAKULTAS              : EKONOMI

JURUSAN                 : MANAJEMEN

                                             

 

 

UNIVERSITAS GUNADARMA

FAKULTAS EKONOMI

2012/2013

 

KATA PENGANTAR

 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Shalawat serta salam tak lupa saya panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para umatnya yang insya Allah setia sampai akhir Zaman. Makalah ini disusun guna melengkapi tugas Softskill “Pedidikan Kewarganegaraan”. Dalam penyusunan makalah ini, dengan kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, saya telah berusaha untuk dapat memberikan serta mencapai hasil yang semaksimal mungkin dan sesuai dengan harapan, walaupun di dalam pembuatannya saya menghadapi berbagai kesulitan karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Bapak SRI WALUYO selaku dosen pembimbing Pedidikan Kewarganegaraan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan dan pembuatan makalah ini, masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat saya butuhkan untuk dapat menyempurnakannya di masa yang akan datang. Semoga apa yang disajikan dalam makalah ini dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman maupun pihak lain yang berkepentingan

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Bekasi, 10 Mei 2012

                                                                                                                 Hormat Saya

 

DAFTAR ISI

JUDUL   ……………………..…………………………………………..………………………… I
KATA PENGANTAR …………………….…..………………..……….………………………….  1
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………… 2
BAB I PENDAHULUAN …………….……………….……………….…………….…………… 3

I.1. LATAR BELAKANG ……………………..….……………………………………    3 I.2. TUJUAN ……….……………………….………………………………………..…  4 I.3. SASARAN ………..………..…………..…..………….…….………………..…….  4

BAB II PERMASALAHAN

  1. PENGERTIAN DARI KEWARGANEGARAAN………………….…..……………… 5
  2. PENGERTIAN NASIONALISME……………………………………….………….. 5

2.1.       Latar belakang lahirnya nasionalisme Indonesia …………. ………………………… 6

2.2.       Unsur-Unsur Identitas Nasional …………………………………………………………… 7

2.3.       Derivasi Konsep Nasionalisme Indonesia ……………………………………………… 7

2.4.       Nasionalisme Indonesia Saat Ini ……………………………… …………………………. 8

2.5.       Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Melemahnya Nasionalisme ………….. 9

2.6.       Faktor Internal Yang Mempengaruhi Melemahnya Nasionalisme ……………..10

  1. PENGERTIAN  DEMOKRASI ……………………………..………………….… 10

3.1.       Aspek Demokrasi Pancasila ………………………………………………………………… 11

3.2.       Prisip-Prinsip Demokrasi Pancasila ……………………………………………………….11

3.3.       Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dalam Waktu 50 Tahun …………………..11

  1. MASA PEMERINTAHAN SEKARANG……….……………..…………………. 12

4.1.       Politik …………………………………………………………………………………………….. 12

4.2.       Hukum ……………………………………………………………………………………………. 13

4.3.       Ekonomi …………………………………………………………………………………………. 13

4.4.       Pendidikan ………………………………………………………………………………………. 14

4.5.       Sosial ……………………………………………………………………………………………… 15

4.6.       Budaya………………………………………………………………………………………………15

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN …………….…………………..…………………………………… 16

3.3 DAFTAR PUSTAKA……………………..…………………………….……….………  17

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. 1.                  Latar Belakang

 

Jati diri suatu bangsa bukan saja dapat kita lihat dari bagaimana karakter pokok dari para warga bangsa, tetapi juga dari pilihan ideologi dan sistem pemerintahan yang dipilih oleh bangsa tersebut. Topik yang hendak saya bahas pada makalah ini adalah sistem pemerintahan demokratis-konstutusional bagaimanakah yang telah dirancang oleh the founding fathers dalam UUD 1945? Masalah sistem pemerintahan tersebut saya pandang perlu kita wacanakan kembali karena selama ini pemahaman kita tentang bentuk dan susunan pemerintahan negara hanyalah didasarkan pada sumber – sumber sejarah yang diragukan keotentikannya .

Setelah MPR-RI 1999-2004 melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 2 tahun dan menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan negara, perlu kita pertanyakan apakah sistem pemerintahan presidensial tersebut yang ditetapkan oleh pimpinan dan anggota BPUPK dan PPKI yang kemudian disahkan sebagai UUD 1945, Konstitusi Pertama NKRI ? Kalau konstitusi suatu negara dapat diibaratkan sebagai rel yang akan membawa bangsa tersebut ke tujuan yang dicita-citakannya, apakah cita-cita para pendiri Negara bangsa untuk membentuk pemerintahan negara konstitusional yang demokratis serta yang sesuai dengan corak hidup bangsa dapat tercapai apabila rel tersebut setiap kali diubah arahnya dan dibelokkan? Kondisi itulah yang sedang dialami bangsa Indonesia saat ini setelah MPR mengadakan amandemen terhadap UUD 1945. Maka lebih simple lagi bisa dikatakan berbagai macam gaya sistem pemerintahan sudah diterapkan di Indonesia ini, namun hasilnya sangat tidak memuaskan karena rel sudah berbelok arah ( sistem yang dirancang oleh the founding father dalam UUD 1945).

 

 

 

 

 

  1. 2.                  Tujuan

 

Dalam makalah yang saya buat ini mudah-mudahan biasa menambah wawasan mengenai pendidikan kewarganegaraan serta menimbulkan rasa nasionalisme .
Dengan demikian bangsa kita ini tidak akan kehilangan jati diri dan tetap meneruskan budaya-budaya yang telah di wariskan,dan dapat lebih mengenal dan cinta kepada bangsa kita ini yaitu bangsa Indonesia.

Adapun tujuan pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut :

  1. Agar kita mengetahui warga negara dan kewarganegaraan itu apa.
  2. Agar kita tahu bahasa penyimpangannya dalam kehidupan.
  3. Agar kita tahu tantangan dan hambatan dalam pemerintahan di indonesia.
  4. Untuk memdapatkan gambaran tentang kondisi nasionalisme di Indonesia pada saat ini
  5. Untuk mengetahui faktor eksternal apa saja yang memperlemah nasionalisme Indonesia
  6. Untuk mengetahui faktor internal apa saja yang memperlemah nasionalisme Indonesia
  7. Untuk memperoleh pengetahuan bagaimana memperkuat kembali nasionalisme Indonesia yang sudah semakin pudar.
  8. Agar kita dapat membedakan antara paham demokrasi satu dengan demokrasi yang kita pakai di Indonesia. Sehingga kita dapat mengerti apa sisi yang unggul di dalam demokrasi Pancasila.

 

  1. 3.                 Sasaran

Pada pembuatan makalah ini saya harapkan dapat lebih Meningkatkan rasa cinta tanah air masyarakat. Meningkatkan budaya pembelajaran serta lebih menyadari pentingnya menjaga nasionalisme bangsa karena  sangat berperan penting dalam kemajuan bangsa.seperti saat ini jelas kita kita ketahui banyak kebudayaan Indonesia yang di curi oleh Negara lain,untuk itu kita harus tetap menjaga dan memeliharanya.Dan bagi generasi sekarang pun perlu di ingatkan bahwa untuk memperkokoh suatu nilai persatuan dan kesatuan bangsa sangat dibutuhkan bantuan mereka, karena merekalah satu-satunya penerus dalam membangun bangsa yang kita cintai .


BAB II 

PERMASALAHAN

 

  1. 1.     Pengertian Dari Kewarganegaraan

Kewarganegaraan Adalah anggota dalam sebuah komunitas politik (negara), dan dengannya
membawa hak untuk berpartisipasi dalam politik. Seseorang dengan keanggotaan
tersebut disebut warga negara. Istilah ini secara umum mirip dengan
kebangsaan, walaupun dimungkinkan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi
seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara
dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik).
Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi bangsa dari suatu
negara.
Kewarganegaraan juga dimaksudkan agar kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya negara kesatuan republik Indonesia.

 

  1. 2.     Pengertian Nasionalisme

Secara etimologis, kata nation berakar dari kata Bahasa Latin natio. Kata natio sendiri memiliki akar kata nasci, yang dalam penggunaan klasiknya cenderung memiliki makna negatif (peyoratif). Ini karena kata nasci digunakan masyarakat Romawi Kuno untuk menyebut ras, suku, atau keturunan dari orang yang dianggap kasar atau yang tidak tahu adat menurut standar atau patokan moralitas Romawi. Padanan dengan bahasa Indonesia sekarang adalah tidak beradab, kampungan, kedaerahan, dan sejenisnya. Kata natio dari Bahasa Latin ini kemudian diadopsi oleh bahasa-bahasa turunan Latin seperti Perancis yang menerjemahkannya sebagai nation, yang artinya bangsa atau tanah air. Juga Bahasa Italia yang memakai kata nascere yang artinya “tanah kelahiran”. Bahasa Inggris pun menggunakan kata nation untuk menyebut “sekelompok orang yang dikenal atau diidentifikasi sebagai entitas berdasarkan aspek sejarah, bahasa, atau etnis yang dimiliki oleh mereka” (The Grolier International Dictionary: 1992).

Nasionalisme didefinisikan sebagai suatu faham tentang sikap loyal yang tulus dan rasa cinta pada negara dan bangsa dengan bentuk yang disesuaikan dengan zamannya. Salah satu wujud nyata dari nasionalisme sebagai faham dapat kita lihat pada saat rumusan sila-sila Pancasila dan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dibahas dalam siding-sidang BPUPKI maupun PPKI. Proses dalam perumusan sila ataupun pasal-pasal menunjukkan bagaimana pada akhirnya golongan tua dan golongan muda harus mengakui kenyataan untuk lebih mendahulukan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan golongan mereka sendiri. Sementara proses “desak-mendesak” antara kelompok muda dan Soekarno Cs dalam peristiwa Rengasdengklok memberi gambaran nyata bagaimana nasionalisme sebagai gerakan telah menjiwai kaum muda di masa itu. Nasionalisme merupakan kesadaran kolektif kelompok orang (bangsa) untuk bersatu karena merasa terancam pada diri mereka, sekaligus ada  pamrih (merdeka, sejahtera, adil, dan makmur) kepada negara yang mereka bentuk. Bila pamrihnya terwujud , maka muncullah rasa cinta tanah air (negara).

Nasionalisme sebagai landasan sikap untuk menjadikan kesejahteraan seluruh warga bangsa sebagai acuan utama dalam berpikir, memilih, dan menentukan  kebijakan maupun dalam bertindak bagi setiap warga bangsa dan lembaga-lembaga kenegaraan maupun kemasyarakatan tetap  kita perlukan saat ini. Sebab, hanya dengan itulah cita-cita mewujudkan kemerdekaan bangsa dalam artian yang luas dapat kita wujudkan setahap demi setahap.

 

2.1. Latar belakang lahirnya nasionalisme Indonesia

Tumbuhnya paham nasionalisme bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari situasi politik pada abad ke 20. Pada masa itu semangat menentang kolonialisme Belanda mulai muncul di kalangan pribumi. Ada 3 pemikiran besar tentang watak nasionalisme Indonesia yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan yakni paham ke Islaman, marxisme dan nasionalisme Indonsia. Para analis nasionalis beranggapan bahwa Islam memegang peranan penting dalam pembentukan nasionalisme sebagaimana di Indonesia. Menurut seorang pengamat nasionalisme George Mc. Turman Kahin, bahwa Islam bukan saja merupakan mata rantai yang mengikat tali persatuan melainkan juga merupakan simbol persamaan nasib menetang penjajahan asing dan penindasan yang berasal dari agama lain. Ikatan universal Islam pada masa perjuangan pertama kali di Indonesia dalam aksi kolektif di pelopori oleh gerakan politik yang dilakukan oleh Syarikat Islam yang berdiri pada awalnya bernama Syarikat Dagang Islam dibawah kepemimpinan H.O.S.Tjokoroaminoto, H.Agus Salim dan Abdoel Moeis telah menjadi organisasi politik pemula yang menjalankan program politik nasional dengan mendapat dukungan dari semua lapisan masyarakat.

 

 

2.2.            Unsur-Unsur Identitas Nasional

a. Suku bangsa

b. Agama dan kepercayaan

c. Kebudayaan

d. Bahasa

 

2.3. Derivasi Konsep Nasionalisme Indonesia

a. Negara-bangsa

Menurut pasal 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Republik merupakan bentuk negara kesatuan Indonesia yaitu : suatu bentuk pemerintahan yang bersifat antithesis monarki dan kepala pemerintahan bukan seorang raja dan dengan system pemilihan umum untuk menduduki jabatan politiknya. Selain bentuk dan kedaulatan negara konsikusi UUD 1945 juga memuat ketentuan-ketentuan tentang kelengkapan negara yang terdiri dari dasar lembaga legislatif, ksekutif dan yudikatif pemerintah daerah.

b. Warga negara

UUD 1945 menentukan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain disahkan dengan UU sebagai warga negara. Ada perbedaan konsepsi antar warga negara dan penduduk yaitu : bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

c. Dasar Negara Pancasila

Setelah Indonesia merdeka terjadi perdebatan serius tentang dasar negara Indonesia. Perdebatan ini terjadi tentang dasar negara antar kelompok Islam yang mengehndaki Islam sebagai dasar negara dan golongan nasionalis. Perbedatan akhirnya menghasilkan sebuah kompromi yakni BPUPKI, bersepakat menghasilkan sebuah mukadimah. Pada tanggal 22 Juni 1945 kesepakatan ini ditandatangani sehingga dokumen tersebut dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) setelah kemerdekaan kesepakatan ini dipersoalkan bahwa orang-orang Kristen yang sebagian besar berada di wilayah Timur menyakatan tidak bersedia bergabung dengan RI kecuali jika beberapa unsur dalam Piagam Jakarta di hapuskan akhirnya dasar ideology dan konstitusi negara akhirnya kelompok Islam bersepakat menghapuskan unsur-unsur Islam yang telah mereka rumuskan dalam Piagam Jakarta. Sejak diterimanya usul tersebut dan ditetapkan UUD 1945 sebagai UUD negara RI. Sejak peristiwa itu maka dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat adalah Pancasila dan kelima silanya.

 

2.4. Nasionalisme Indonesia Saat Ini

Ketika negara yang bernama Indonesia akhirnya terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan penghuninya yang disebut bangsa Indonesia, persoalan ternyata belum selesai. Bangsa Indonesia masih harus berjuang dalam perang kemerdekaan antara tahun 1945-1949, tatkala penjajah menginginkan kembali jajahannya. Nasionalisme kita saat itu betul-betul diuji di tengah gejolak politik dan politik divide et impera Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949, nasionalisme bangsa masih terus diuji dengan munculnya gerakan separatis di berbagai wilayah tanah air hingga akhirnya pada masa Demokrasi Terpimpin,  masalah nasionalisme diambil alih oleh negara. Nasionalisme politik pun digeser kembali ke nasionalisme politik sekaligus kultural. Dan, berakhir pula situasi ini dengan terjadinya tragedi nasional 30 September 1965.

Pada masa Orde Baru, wacana nasionalisme pun perlahan-lahan tergeser dengan persoalan-persoalan modernisasi dan industrialisasi (pembangunan). Maka “nasionalisme ekonomi” pun muncul ke permukaan. Sementara arus globalisasi, seakan memudarkan pula batas-batas “kebangsaan”, kecuali dalam soal batas wilayah dan kedaulatan negara. Kita pun seakan menjadi warga dunia. Di samping itu, negara mengambil alih urusan nasionalisme, atas nama “kepentingan nasional” dan “demi stabilitas nasional” sehingga terjadilah apa yang disebut greedy state, negara betul-betul menguasai rakyat hingga memori kolektif masyarakat pun dicampuri negara. Maka inilah yang disebut “nasionalisme negara” (Abdullah, 2001: 37-39).

Tahun 1998 terjadi Reformasi yang memporakporandak-an stabilitas semu yang dibangun Orde Baru. Masa ini pun diikuti dengan masa krisis berkepanjangan hingga berganti empat orang presiden. Potret nasionalisme itu pun kemudian memudar. Banyak yang beranggapan bahwa nasionalisme sekarang ini semakin merosot, di tengah isu globalisasi, demokratisasi, dan liberalisasi yang semakin menggila.

Kasus Ambalat, beberapa waktu lalu, secara tiba-tiba menyeruakkan rasa nasionalisme kita, dengan menyerukan slogan-slogan “Ganyang Malaysia!”. Setahun terakhir ini, muncul lagi “nasionalisme” itu, ketika lagu “Rasa Sayang-sayange” dan “Reog Ponorogo” diklaim sebagai budaya negeri jiran itu. Semangat “nasionalisme kultural dan politik” seakan muncul. Seluruh elemen masyarakat bersatu menghadapi “ancaman” dari luar. Namun anehnya, perasaan atau paham itu hanya muncul sesaat ketika peristiwa itu terjadi. Dalam kenyataannya kini, rasa “nasionalisme kultural dan politik” itu tidak ada dalam kehidupan keseharian kita. Fenomena yang membelit kita berkisar seputar: Rakyat susah mencari keadilan di negerinya sendiri, korupsi yang merajalela mulai dari hulu sampai hilir di segala bidang, dan pemberantasan-nya yang tebang pilih, pelanggaran HAM yang tidak bisa diselesaikan, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap-menyuap, dan lain-lain. Realita ini seakan menafikan cita-cita kebangsaan yang digaungkan seabad yang lalu. Itulah potret nasionalisme bangsa kita hari ini.

 

2.5. Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Melemahnya Nasionalisme

1. Globalisasi

Secara umum globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern.

Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain- lain akan mempengaruhi nilai- nilai nasionalisme terhadap bangsa.

 

  • Pengaruh positif globalisasi terhadap nilai- nilai nasionalisme
  1. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis.
  2. Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara.
  3. Dari globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan Iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa.

 

  • Pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai- nilai nasionalisme
  1. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran.
  2. Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri .
  3. Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin.

 

2.6. Faktor Internal Yang Mempengaruhi Melemahnya Nasionalisme

  1. Provinsialisme, Kedaerahan, Primodialisme

Ketiga kata tersebut sebenarnya mempunyai arti atau definisi yang kurang lebih sama. Ketiganya sama – sama mempunyai arti paham yang menjunjung tinggi daerahnya atau bersifat kedaerahan, provinsialisme paham yang menjunjung tinggi provinsi sendiri, primodialisme paham yang menjujung tinggi daerah asalnya atau daerah kelahirannya.

  1. Separatisme

Separatisme secara umum adalah suatu gerakan untuk memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain.

  1. 3.     Pengertian  Demokrasi

 

  1. Prof. Dardji Darmodihardjo,S.H.

              Demokrasi pancasila adalah Paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan UUD 1945.

  1. Prof. dr. Drs. Notonagoro,S.H.

              Demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

  1. Ensiklopedi Indonesia

              Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik sosial ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

3.1. Aspek Demokrasi Pancasila

              Berdasarkan pengertian dan Pendapat tentang demokrasi Pancasila dapat dikemukakan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya.

  1. Aspek Material (Segi Isi/Subsrtansi)
  2. Aspek Formal
  3. Aspek Normatif
  4. Aspek Optatif
  5. Aspek Organisasi
  6. Aspek Kejiwaan

3.2.  Prisip-Prinsip Demokrasi Pancasila

              Adapun Prinsip-prinsip Pancasila:

  1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
  2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
  3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain
  4. Mewujudkan rasa keadilan sosial
  5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
  6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
  7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

3.3. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia dalam Waktu 50 Tahun

  1. Periode 1945-1949 dengan Undang-Undang 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila, namun dalam penerapan berlaku demokrasi Liberal.
    1. Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal.
    2. Periode 1950- 1959 UUDS 1950 berlaku demokrasi Liberal dengan multi-Partai
    3. Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun yang diterapkan demokrasi terpimpin ( cenderung otoriter)
    4. Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter)
    5. Periode 1998- sekarang UUD 1945, berlaku Demokrasi Pancasila ( cenderung ada perubahan menuju demokratisasi)

 

 

 

 

  1. 4.     Masa Pemerintahan sekarang

 

Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dibagi menjadi dua masa, yaitu masa pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono. Dalam masa pemerintahannya SBY-Boediono mengalami pro-kontra Kondisi dan Kebijakan yang mereka jalankan antara lain :

 

4.1.Politik

Dalam pemilu legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu Partai Demokrat, meraih 7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla. Dalam masa kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla, beliau didukung oleh koalisi dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang.

Kemudian di pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama pasangan barunya yaitu Boediono dan kembali terpilih sebagai presiden Indonesia.

Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.

Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di  DPR  (Partai Demokrat ,  PKS ,  PANPPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya.Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.

Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip structural Sistem Politik Indonesia, yakini berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan legislaif, dan Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif, pemilihanya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden.

 

4.2.Hukum

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang selama ini dianggap paling krusial. Masalah-masalah hukum yang mulai dihadapi SBY terkait dengan bencana alam maupun bencana akibat kesalahan manusia yang terjadi pada awal pemerintahannya, mulai bencana tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta, jatuhnya pesawat Adam Air, sampai lumpur Lapindo di Sidoarjo dan bencana akibat pembagian BLT (bantuan langsung tunai) sebagai kompensasi BBM (bahan bakar minyak). Kemudian juga mulai muncul masalah kedaulatan negara dan hukum internasional yang terkait dengan kasus intervensi beberapa negara (Amerika Serikat dan Singapura) dalam pencarian lokasi jatuhnya Adam Air dan kotak hitamnya. Pemerintahan SBY, dapat membangkitkan semangat dan solidaritas kemanusiaan sampai tingkat internasional untuk memberikan bantuan bagi para korban bencana, selain penggunaan instrumen hukum untuk menanggulangi bencana alam melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007.  SBY menunjukkan usaha secara signifikan penanggulangan bencana baik melalui aspek hukum nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional.

4.3.Ekonomi

Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini.

Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.

Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010.

Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

 

4.4.Pendidikan

Pendidikan merupakan hal mendasar. Pendidikanlah yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.

Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA.

Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras.

Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya. Selain program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa.

Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para peneliti.

Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.

Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.

Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.

 

4.5.Sosial

Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh.

Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya sosialisasi antarwarga di perkotaan.

Arus urbanisasi juga semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi.

Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terealisasi.

 

4.6.Budaya

Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya. Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain. Contohnya sebagai berikut :

Namun di masa ini, terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia.

 

BAB III 

PENUTUP

  1. 1.      Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan di makalah ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa

              Dengan demikian telah kita lihat bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dari waktu ke waktu. Namun kita harus mengetahui bahwa pengertian Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun aspek dari Demokrasi Pancasila antara lain di bidang aspek Aspek Material (Segi Isi/Subsrtansi), Aspek Formal, Aspek Normatif, Aspek Optatif, Aspek Organisasi, Aspek Kejiwaan. Namun hal tersebut juga harus didasari dengan prinsip pancasila dan dengan tujuan nilai yang terkandung di dalamnya.  Oleh karena itu, kita dapat merasakan demokrasi dalam istilah yang sebenarnya.

Mobilisasi Tuntutan Untuk Pemurnian UUD 1945

Sekarang semakin jelas bukti-bukti yang menujukkan bahwa amandemen sistem pemrintahan negara Indonesia yang dilakukan oleh MPR telah meyimpang dari rancangan asli para perumus konstitusi yang berlandaskan pada kaidah dasar Negara kekeluargaan, negara yang berkedaulatan rakyat, serta penyelenggaraan demokrasi sosial ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial, sebagaimana dicantumkan pada Pembukaan UUD 1945.

Karena itu tujuan reformasi untuk meluruskan dan memurnikan pelaksanaan UUD 1945 dapat dipastikan tidak akan tercapai bila tidak dilakukan upaya-upaya pemurnian kembali UUD 19945 sesuai dengan staats fundamental norm nya yang semula. Karena itu salah satu agenda pokok yang perlu dilakukan oleh Presiden terpilih ( 2009 ) setelah pelantikan adalah mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan kemurniaan UUD 1945 sesuai dengan kaidah fundamentilnya. Pemurnian UUD 1945 agaknya tidak mungkin dilakukan oleh MPR hasil Pemilu 2004 karena MPR yang bi-kameral tersebut bukan lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Salah satu langkah konstitusional yang dapat ditempuh adalah meminta persetujuan rakyat untuk memurnikan UUD 1945 melalui referendum. Terakhir dapat saya pastikan ketika sitem pemerintahan yang ada sekarang yaitu presidensial tidak berhasil pasti sistem pemerintahan Indonesia akan berganti lagi dan nasib rakyat pasti diabaselain itu kita harus lebih menguatkan jati diri agar budaya lokal dapat memperoleh budaya bangsa, serta harus waspada atas budaya-budaya asing yang kurang baik. dan harus inplementasi pembangunan berwawasan kebudayaan.serta harus mampu bangsa indonesia mengadopsi budaya global yang lebih releven bagi upaya pengembangan bangsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Kartodirdjo, Sartono. 1999. Dinamika Nasionalisme Indonesia. Salatiga: Yayasan Bina Darma

Memahami Nasionalisme http://jeremiasjena.wordpress.com/2008/06/20/memahami-nasionalisme/feed/ Diakses 17 Desember 2010

MM, Drs. Budiyanto. 2002. Kewarganegaraan SMA Untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga.

Dkk, Suardi Adubakar. 2002. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Kelas 2 SMU. Bogor: Yudistira.

Mustopo, Habib. 2011. Sejarah 3 SMA Kelas XII Program IPA. Jakarta: Yudhistira.

Indratno, Ferry. 2007. Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII IPA. Jakarta: Grasindo.

Supratna, Nana. 2009. Sejarah untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta: Grasindo.

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 17 Mei 2012 in Uncategorized

 

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
http://viewer.docstoc.com/var docstoc_docid=”120654314″;var docstoc_title=”PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN”;var docstoc_urltitle=”PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN”;

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 17 Mei 2012 in Uncategorized

 

IMPOR TEKSTIL DI INDONESIA

IMPOR TEKSTIL DI INDONESIA

Disusun oleh : Slamet Hidayatulloh

 

 

ABSTRAK

 Impor tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia pada tahun ini diperkirakan meningkat hingga 53 persen menjadi USD9,5 miliar (sekitar Rp87,07 triliun). Sedangkan ekspor tekstil diproyeksikan tumbuh sebesar 5 persen saja dari capaian 2011 yang sebesar USD13,3 miliar.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat di Jakarta, Kamis (12/4), mengungkapkan hal itu. “Impor TPT akan mencapai USD9,5 miliar pada akhir tahun ini. Hal tersebut akan menurunkan daya saing industri dalam negeri,” paparnya.

Menurut dia, China masih mendominasi sebesar 60 persen untuk impor produk TPT dan seiring penerapan ASEAN China Free Trade Agerement (ACFTA), produk TPT China semakin membanjiri pasar dalam negeri. “Sangat sulit untuk bersaing dengan produk China. Pasalnya, produsen di sana memproduksi dalam jumlah yang besar,”

Pelaku industri di kawasan berikat (KB) akhirnya kembali diperbolehkan menyubkontrakkan pekerjaanya kepada pihak lain. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 44/PMK.04/2012 tentang KB yang diterbitkan pada 16 Marert 2012.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menuturkan, ketentuan diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) PMK No 44/2012, yang merupakan hasil revisi dari PMK No 147/2011 dan PMK No 255/2011. Intinya pengusaha di KB dapat menyubkontrakkan sebagian kegiatan pengolahannya kepada pengusaha di KB lain atau kepada perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean.

“Pengusaha di KB juga boleh menerima pekerjaan subkontrak dari pengusaha di KB lainnya atau dari perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean,” ujar Ade kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini.

Namun, lanjut dia, PMK baru itu juga menegaskan bahwa pemeriksaan awal dan pemeriksaan akhir atau pengepakan atas pekerjaan subkontrak harus dilakukan di KB yang bersangkutan. PMK 44/2012 pun mengatur, pekerjaan subkontrak harus berdasarkan perjanjian kontrak dan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Kantor Pabean di bawah Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Hal positip lainnya, menurut Ade, aturan baru tersebut juga memberikan peluang penurunan porsi ekspor menjadi 50% dari sebelumnya harus 75% bagi industri yang beroperasi di KB atau yang memanfaatkan fasilitas perpajakan KB. Beberapa proses ini akan diatur dibawah wewenang kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai setempat.

Selain dua hal tersebut, PMK No 44/2012 juga mengatur hak perlu industri yang beroperasi di KB, antara lain berupa pembebasan atau penangguhan bea masuk (BM) atas impor bahan baku, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

“Kami akan diundang untuk bertemu dengan Dirjen Bea dan Cukai untuk menerima penjelasan semua itu. Rencananya kami diberi penjelasan detail soal PMK tersebut,” imbuh Ade.

Dia menilai, PMK No 44/2012 berusaha mengakomodasi kepentingan para pelaku industri, terutama yang mengandalkan bahan baku dari impor, termasuk tekstil dan produk tekstil (TPT). Namun API juga masih menunggu peraturan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai yang akan mengatur mekanisme pelaksanaanya.
Kontrovesi PMK 255/2011

Sebelumnya, ketika PMK 255/2012 masih berlaku, Ade sempat khawatir regulasi tersebut akan berdapak pada utilisasi produk industri TPT di Tanah Air anjlok menjadi 30%. Saat ini, utilisasi produksi TPT nasional rata-rata masih 75-80%.

Pasalnya, industri TPT yang banyak berlokasi di luar kawasan industri sejak 1 Januari 2012 tidak berani lagi membeli bahan baku impor yang disimpan dalam gudang KB. Sebab, tidak semua pelaku industri TPT mengekspor 75% produknya.

Sementara itu, banyak bahan baku, seperti serat harus diimpor dan umumnya disimpan di KB. Karena itu, API 255/2012 agar dicabut.

Dia juga sempat menyoroti persoalan implementasi subkotrak pekerjaan utama yang masih ditoleransi selama 2012. “setelah tahun 2013, itu bagai mana? Solusi untuk ini seharusnya sudah jelas sebelum April 2012 berakhir. Karena, kepastian order ke buyer biasanya sudah direncanakan pada Mei tahun sebelumnya,” imbuh Ade.

PMK 255/2012 yang merupakan hasil revisi PMK 147/2011 diumumkan pada Rabu (18/1). PMK 255/2011 juga memberikan waktu kepada pelaku industri untuk memindahkan pabriknya ke kawasan industri dari semula paling lambat 31 Desember 2014 menjadi 31 Desember 2016 jika tetap ingin mendapatkan intensif KB.

Sementara itu, wakil ketua Umum Kadin Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Natsir Mansur justru berpendapat, jika tetap diberlakukan, KB sebaiknya hanya bersipat temporer. Pasalnya, tahun 2015, Indonesia sudah masuk dalam Komunitas Masyarakat Asean (Asean Economic Community/AEC), sehingga hampir semua bea masuk bahan baku dan produk yang masuk kesesama negara Asean 0% dan fasilitas keringanan tarif lainnya.- (Investor Daily Rabu tanggal 28 Maret 2012 Halaman 8)

 

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI INDUSTRI
TEKSTIL DALAM NEGERI UNTUK MENGHADAPI ANCAMAN IMPORT
TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DARI CHINA

 

Tekstil dan produk tekstil hanya merupakan salah satu contoh produk China yang berharga murah. Di Indonesia, mulai awal tahun 2005 isu tekstil dan produk tekstil dari China memang terdengar sangat merisaukan. Kekhawatiran muncul dari berbagai kalangan yang bergerak di bidang tekstil dan produk tekstil di Indonesia terutama para pengusaha dan bagi industri TPT dalam negeri. Mereka merasa bahwa TPT yang murah dari China merupakan ancaman tersendiri bagi industri tekstil dalam negeri. Ancaman tersebut temyata tidak saja dalam menjaga atau merebut pasar ekspor, tetapi juga dalam menguasai pasar di dalam negeri. Permasalahan industri TPT dalam negeri semakin diperparah dengan serbuan tekstil dan produk tekstil dari China ke Indonesia, umumnya ke berbagai Negara. Industri TPT dalam negeri sebenarnya sedang mengalami permasalahan yang rumit, namun hal tersebut temyata semakin diperparah dengan kebijakan dari pemerintah untuk menaikkan harp BBM sehingga biaya produksi tekstil dan produk tekstil juga meningkat.

Oleh karena itu, pokok permasalahan yang diambil adalah tentang, bagaimana kebijakan dari pemerintah untuk lebih melindungi industri tekstil dalam negeri dalam menghadapi ancaman import tekstil dan produk tekstil dari China. Masuknya tekstil dan produk tekstil dari China yang terkenal murah dan mempunyai kualitas yang balk menimbulkan adanya berbagai tuntutan yang menghendaki agar pemerintah melakukan sesuatu agar dapat melindungi industri dalam negeri. Adanya tuntutan dari beberapa kalangan tersebut menyebabkan pemerintah harus berfikir dan memproses berbagai tuntutan tersebut. Kemudian muncullah kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Kebijakan tersebut diantaranya adalah pemberian subsidi dari pemerintah supaya industri tekstil dan produk tekstil dalam ngeri dapat bersaing dengan saingan-saingan dari luar negeri khususnya dari China. Kebijakan yang sudah lama berlaku yaitu kebijakan pemerintah melalui bea cukai untuk menghadapi masalah penyelundupan tekstil dan produk tekstil. Kebijakan tersebut berupa Undang-Undang no 10 tentang Kepabeanan, dengan berpedoman pada UU tersebut serta dengan permasalahan yang ada pemerintah Indonesia melakukan suatu pengawasan terhadap barang yang masuk ke Indonesia Untuk menghadapi masalah ancaman import tekstil dan produk tekstil dari China memang sangat diperlukan adanya koordinasi dari pemerintah melalui instansi yang terkait dan dengan pelaku industri tekstil dan produk tekstil.

Dalam kurun lima tahun sampai awal 2006, 467 industri tekstil dan produk tekstil (TPT) gulung tikar. Sebanyak 227 (48,6%) di antaranya berlokasi di Jawa Barat. Apa yang terjadi? Banyak tulisan membahas tingginya ongkos produksi sebagai penyebab mundurnya industri TPT, tetapi sebetulnya ada situasi global yang sangat memengaruhi maju-mundurnya industri TPT, yaitu berakhirnya kuota tekstil bagi Indonesia. TPT adalah bagian dari produk yang diatur dalam skema perdagangan internasional oleh WTO (World Trade Organization) melalui suatu kesepakatan yang disebut ATC (Agreement on Textiles and Clothing). Sebagai anggota WTO, mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia harus mematuhi berbagai point perjanjian itu.

ATC adalah perjanjian lanjutan setelah MFA (multifibre arrangement) yang berakhir 31 Desember 1994. Pada masa berlakunya MFA, Indonesia dan beberapa negara berkembang pengekspor tekstil diberikan kuota sehingga produk TPT-nya dapat diekspor ke negara-negara maju. Perdagangan bebas membuat seluruh kuota ini harus dihapus, dan ATC adalah perjanjian di masa transisi yang memuat tahapan-tahapan dan cara pengintegrasian TPT dalam skema perdagangan internasional sebelum seluruh kuota TPT dihapuskan selama 10 tahun (1 Januari 1995 s.d. 31 Desember 2004). Proses penyusunan ATC ini mendapat tentangan banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, tetapi rupanya WTO terlalu kuat sehingga Indonesia harus menyiapkan diri dalam masa transisi selama 10 tahun untuk bisa bersaing di pasar global tanpa kuota.

Ada dua hal penting yang diatur dalam perjanjian itu. Pertama, pengaturan kuota ekspor. Selama 10 tahun masa transisi, ada empat tahap pengintegrasian produk kuota. Pada awal 1995, 16% dari seluruh nilai kuota harus dilepaskan untuk pasar bebas dan menjadi rebutan negara-negara pengekspor TPT. Nilai itu meningkat menjadi 33% pada 1998, 51% awal 2002, dan akhirnya, 1 Januari 2005 tidak ada lagi kuota yang diberikan dan dengan demikian berarti kompetisi berlangsung antara negara pengekspor TPT.

Kedua, pengaturan kuota impor. Ketika ekspor dibebaskan, segala hambatan impor harus pula dihapuskan. Artinya, negara-negara anggota WTO harus memulai untuk mempermudah impor TPT seperti menurunkan tarif impor dan mempermudah perizinan. Ketika kedua hal penting tersebut bergabung, bagi Indonesia hanya ada pilihan, berkompetisi untuk bisa mengekspor TPT ke negara-negara maju bersaing dengan negara-negara lain sesama pengekspor TPT dan bersiap-siap untuk menerima banjir produk TPT dari negara lain.

 

Cina lebih kompetitif

Amerika Utara (Kanada dan AS) dan Uni Eropa adalah negara-negara besar pengimpor TPT dari negara-negara berkembang. Setelah tanpa kuota, pasar TPT Amerika Utara saat ini dikuasai Cina. Cina menguasai 50% dari seluruh impor TPT Amerika Utara, bandingkan dengan nilainya yang hanya 16% pada 1997 (saat masih dengan kuota). Di bawah Cina, adalah India yang menguasai 15% nilai impor TPT ke Amerika Utara (meningkat dari hanya 4% di tahun 1997). Dengan 65% pasar yang telah dikuasai Cina dan India, tidaklah mengherankan apabila beberapa negara lain yang termasuk 10 besar negara pengekspor TPT ke Amerika Utara mengalami penurunan. Indonesia, Filipina, dan Bangladesh mengalami penurunan ekspor TPT dari 4% ke 2%. Ekspor Mexico dan negara-negara bagian lain di AS juga turun tajam antara 7-10%.

Sementara itu, pemain baru juga mulai masuk AS. Vietnam (yang belum termasuk anggota WTO sehingga tidak berkewajiban mematuhi ATC), memiliki perjanjian perdagangan (Desember 2001) dengan AS dan sekarang mulai masuk pasar AS. Dengan sejarah geopolitiknya dengan AS, diperkirakan akan ada tarif khusus AS untuk Vietnam. Selain Vietnam, Lao PDR dan Kamboja juga memiliki perjanjian khusus dengan AS.

Di tempat lain, komposisi negara-negara pengekspor TPT ke Uni Eropa tidak terlalu berubah. Cina, India, dan Bangladesh tetap mengalami peningkatan. Cina dengan 29% (dari 18% di tahun 1997) dan India serta Bangladesh mengalami sedikit peningkatan (1-3%). Hongkong (6%) dan Indonesia (3%) masih tetap, tidak meningkat juga tidak menurun. Negara-negara lainnya seperti Turki, Bangladesh, Maroko, Polandia, dan Eropa Timur malah turun antara 1-3%.

 

Di Indonesia

Tutupnya pabrik dan PHK buruh terus menjadi cerita yang mewarnai industri TPT Indonesia saat. Data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkapkan, tercatat 467 industri TPT gulung tikar dalam lima tahun terakhir ini. Sebagian besar di antaranya adalah industri TPT dengan kategori industri menengah besar yang memiliki tenaga kerja bervariasi antara 3.000-4.000 orang. Masih dari API, sebagian besar industri yang tutup itu berlokasi di Jawa Barat (227 pabrik), Jakarta (108), Jawa Tengah (34), Jatim (17), Bali (16), Medan (4), dan sebuah industri TPT berskala besar dengan tenaga kerja 1.200 orang yang berlokasi di Padang.

Hal sama juga terjadi di Kab. Bandung. Padahal 53% aktivitas ekonomi Kab. Bandung disumbang oleh sektor industri pengolahan yang terkonsentrasi di Kecamatan Majalaya, Padalarang, Margahayu, Dayeuhkolot, Katapang, Soreang, dan Cileunyi. Saat ini tercatat sekitar 699 perusahaan besar dan sedang mempekerjakan 177.318 orang, dengan 60% di antaranya bekerja di industri TPT. Jumlah tenaga kerja sektor ini mengalami penurunan 24% dibandingkan dengan tahun 2003 yang mencapai 234.868 pekerja. Di sisi lain, dibukanya keran impor (pasca-ATC) telah menyebabkan impor TPT dari Cina ke Indonesia semakin meningkat. Data API menunjukkan, total pertumbuhan impor garmen Cina dalam lima tahun terakhir (2004) mencapai 380%. Angka tersebut belum termasuk impor TPT illegal ke Indonesia yang, masih menurut API, nilainya bisa lebih besar daripada yang tercatat resmi. Perjanjian penghapusan kuota (ATC) tidak dapat sepenuhnya disalahkan menjadi penyebab mundurnya industri TPT. Masih ada faktor lainnya seperti naiknya ongkos produksi bahan baku (40% komponen industri tekstil itu impor) pascakenaikan BBM dan pungutan yang memberi kontribusi terhadap mundurnya industri TPT.

Rekomendasi

Mau tidak mau, kini saatnya bagi pemerintah, baik daerah maupun pusat, lebih serius mengurusi industri TPT, sebelum lonceng kematian betul-betul bergema. Saat ini sepertinya Indonesia gencar mengundang investor. Tapi kalau diamati, banyak aturan yang tidak mendukung terciptanya iklim yang baik bagi sebuah industri.  Di sini saya hanya mau menulis, daripada pemerintah capai-capai mengundang investasi yang belum tentu baik, kenapa tidak berusaha untuk menguatkan dan membantu mengembangkan industri TPT yang sudah ada. Industri TPT, walaupun masih berkandungan impor 40%, masih bisa diharapkan karena bangkitan-bangkitan industri di belakangnya (hulu) dan hilir yang tinggi. Hal lain yang penting dilakukan adalah aktifnya pemerintah untuk menciptakan kebijakan-kebijakan melindungi produk TPT Indonesia dari Cina. Jangan takut untuk melakukannya karena AS dan Uni Eropa yang anggota WTO sudah memberlakukan kebijakan pengurangan kuota produk Cina.

Pada bulan November 2005, AS dan Uni Eropa sepakat untuk mengurangi impor produk Cina sampai akhir 2008. Setidaknya negara-negara lain, seperti Indonesia, sampai 2008 bisa bernapas sedikit lega. Tapi tiga tahun adalah waktu yang singkat. Sudah saatnya pemerintah menelurkan kebijakan-kebijakan untuk melindungi industri TPT dalam negeri dari serbuan produk impor dari Cina. Walaupun demikian, proteksi saja tidak cukup, karena hanya akan menjadikan produk TPT jago di kandang sendiri. Upaya penting lainnya adalah secara aktif melakukan perjanjian antarpemerintah atau antarperusahaan untuk memfasilitasi terciptanya perjanjian perdagangan. Indonesia memang pernah mengusulkan agar masa berlaku kuota TPT diperpanjang lagi selama lima tahun untuk AS. Hasil negosiasinya masih menunggu keputusan pemerintah AS. Ini langkah awal yang baik, tetapi sebaiknya tidak hanya dengan AS. Sudah saatnya anggaran yang besar untuk diplomasi Indonesia diberdayakan betul untuk membuat perjanjian-perjanjian khusus yang menguntungkan perdagangan Indonesia.

Pemerintah RI memanfaatkan kebijakan impor sebagai instrument strategis untuk menjaga kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Penerbitan kebijakan impor dipakai sebagai instrumen menertibkan arus barang masuk memagari kepentingan nasional dari pengaruh masuknya barang-barang negara lain. Pemerintah mendapat mandat dalam membuat kebijakan impor untuk memagari kepentingan nasional dengan tujuan untuk menjaga dan mengamankan dari aspek K3LM (Kesehatan Keselamatan, Keamanan, Lingkungan Hidup dan Moral Bangsa), melindungi dan meningkatkan pendapatan petani, mendorong penggunaan dalam negeri, dan meningkatkan ekspor non – migas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya banyak pejabat Pemerintah mengalami kesulitan menghadapi kritik dan kecaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sejumlah peraturan impor masih dianggap bermasalah baik oleh negara mitra dagang maupun dari pemangku kepentingan dalam negeri.

Negara mitra dagang menganggap bahwa kebijakan impor Indonesia sebagai proteksi terselubung dan mendistorsi pasar. Dalam sidang ILA – WTO, tanggal 30 April 2009, sejumlah negara mitra dagang utama yakni Amerika Serikat, Uni Eropa dan Canada mempermasalahkan Permendag No.56/M-DAG/PER/12/2008 tentang ketentuan impor untuk produk-produk tertentu. Ketiganya meminta klarifikasi atas kebijakan No.56/2008 tersebut karena mereka mengganggap bahwa kebijakan itu tidak bertujuan untuk import licensing procedures. Amerika Serikat juga masih mempermasalahkan peraturan impor tekstil sebagaimana termuat di dalam SK No. 732/MPP/Kep/10/2002 dan bersama Kanada meminta klarifikasi tertulis dengan tumpang tindihnya peraturan tersebut dengan Permendag No. 56/2008. Indonesia diminta untuk menyesuaikan dengan ketentuan WTO karena peraturan tersebut karena mendistorsi pasar dan tidak konsisten dengan ILA WTO demi memproteksi industri tekstil domestik.

Kebijakan impor beras juga dipertanyakan oleh Thailand yakni Surat Keputusan/SK Departemen Perdagangan No. 1718/M-DAG/XII/2005 mengenai tata niaga impor beras untuk melindungi petani pada saat musim panen. SK larangan impor beras pada musim panen demi melindungi petani ini tidak merujuk ketentuan WTO yang berlaku. Dalam sidang tersebut Thailand menyatakan belum menerima jawaban tertulis atas pertanyaan yang mereka sampaikan melalui WTO. Indonesia memang pasar yang besar. Lihat saja, penjualan tekstil di Indonesia pada 2011 diperkirakan mencapai Rp 95,5 triliun, naik 11,8% dari 2010 yang sebesar Rp 85,4 triliun. Data Asosiasi ertekstilan Indonesia (API) menunjukkan, penjualan tekstil di Indonesia terus meningkat dari Rp 77,6 triliun ada 2009, kemudian meningkat menjadi Rp 85,4 triliun di 2010. Pada 2014, pasar tekstil di ndonesia diproyeksikan mencapai Rp 130 triliun. Pasar tekstil Indonesia terdiri dari konsumsi pakaian jadi dengan volume 1,28 juta ton serta konsumsi kain 478 ribu ton. Namun, pasar tekstil Indonesia itu sebagian besar dipasok oleh produk China. Ketua Umum API Ade Sudrajat memprediksi, pangsa tekstil impor asal China di 2010 mencapai 55%, sedangkan produk tekstil lokal hanya 45%. “Pangsa produk impor terutama dari China makin mengkhawatirkan,”  Kenaikan impor tekstil dari China lebih terbuka sejak pemberlakuan perdagangan bebas Asean-China (ACFTA). Pangsa pasar produk tekstil lokal menurun dari 67% pada 2009 menjadi hanya 45% pada 2010.

Pada 2014, pangsa pasar produk tekstil lokal diprediksi hanya 39% atau setara Rp 39 triliun dari total penjualan TPT domestik sebesar Rp 130 triliun. Dengan kata lain, produk tekstil China yang masuk ke Indonesia bakal menguasai 70% pasar lokal dengan nilai sekitar Rp 91 triliun. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa industri tekstil nasional membutuhkan perlindungan khusus dari pemerintah jika tidak ingin kehilangan pangsa pasarnya. Dengan nilai penjualan tekstil yang begitu besar, mestinya produsen tekstil lokal mampu memanfaatkan pangsa pasar tekstil domestik untuk menunjang pendapatannya. Namun, kenaikan pangsa produk tekstil impor menunjukkan sebaliknya. Karena itu, peran pemerintah untuk memperkuat daya saing industri tekstil nasional serta memberikan pengamanan perdagangan perlu diperkuat.

 

Dibanding Impor, Kualitas Tekstil Domestik Lebih Baik  (Artikel di ambil dari harian Kompas)

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai, kualitas industri tekstil domestik sudah banyak yang lebih baik dibanding produk impor, sehingga bisa memenuhi pangsa pasar dalam negeri.

“Dari segi kualitas, industri domestik sudah sama. Bahkan, banyak yang lebih baik dibanding impor, sehingga kalaupun ada pembatasan pasokan tekstil impor tidak ada masalah,” kata Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Benny Soetrisno, dalam surat elektronik yang diterima di Jakarta.

Dia mengatakan, kebijakan pemerintan membatasi pasokan tekstil impor dinilainya menguntungkan negara dan industri dalam negeri karena pasokan dari industri bertambah sekitar 20 persen. “Kebijakan ini justru akan memberikan dampak yang positif bagi negara dan industri dalam negeri karena pasokan dari industri dalam negeri bertambah sekitar 20 persen,” katanya. Pemerintah telah membatasi impor tekstil melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2008 tentang Produk Impor Tertentu yang ditandatangani 24 Desember 2008.

Dalam peraturan yang berlaku sejak 1 Januari 2009 sampai 31 Desember 2010 ini, Departemen Perdagangan melampirkan 103 produk yang hanya boleh diimpor lewat pelabuhan tertentu. Pelabuhan yang ditunjuk adalah pelabuhan laut Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar, dan atau seluruh pelabuhan udara internasional. Menurut dia, pembatasan tersebut sesungguhnya adalah pengaturan kembali akibat dari maraknya tekstil dan produk teksil yang masuk secara illegal yang merugikan negara dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak impor.

Sepanjang 2007, misalnya API mencatat impor tekstil ilegal melonjak hingga 69,35 persen dibanding 2006, yaitu dari 509.000 ton menjadi 862.000 ton senilai 4,74 miliar dolar AS atau tertinggi selama lima tahun terakhir. Masuknya tekstil impor sebanyak 950.000 ton selama 2007 telah menekan pangsa pasar produk lokal.  Berdasarkan data BPS, Departemen Perindustrian, dan Bank Indonesia yang diolah API, kata dia, telah terjadi penurunan penjualan sebesar 42,9 persen pada 2007 dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 456.000 ton menjadi 270.000 ton. Situasi ini sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga keputusan pemerintah untuk membatasi impor tekstil merupakan langkah tepat untuk melindungi industri dalam negeri.

 

Profil Layanan  IP Tekstil

 

Top of Form

  Layanan 

Nama Layanan IP TEKSTIL
Keterangan Importir Produsen Tekstil
Jenis       Baru Perpanjangan Perubahan

 

  Aturan dan Perundangan 

No

Aturan Nomor Hukum Tentang

1

Peraturan Menteri Perdagangan 23/M-DAG/PER/6/2009 Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

2

Peraturan Menteri Perdagangan 02/M-DAG/PER/1/2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

 

  Lampiran yang disyaratkan 

No

Dokumen Layanan Keterangan Syarat

1

Surat Permohonan Surat Permohonan Tertulis Surat permohonan tertulis tentang dokumen yang diajukan dengan Kop Surat Perusahaan Wajib

2

NPWP NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib

3

NPIK NPIK TPT Nomor Pengenal Importir Khusus Tekstil dan Produk Tekstil Wajib

4

Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan TDP Tanda Daftar Perusahaan Wajib

5

DJBC NIK Nomor Identitas Kepabeanan Wajib

6

API API-P Angka Pengenal Importir Produsen Pilihan #1

7

API API-U Angka Pengenal Importir Umum Pilihan #1

8

Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan SIUP Surat Izin Usaha Perdagangan Pilihan #2

9

Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan IUI Izin Usaha Industri Pilihan #2

10

Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan TDI Tanda Daftar Industri Pilihan #2

11

Perijinan BKPM IUI – PMA Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing Pilihan #2

12

Perijinan BKPM Izin Perluasan Izin Perluasan Pilihan #2

13

Perijinan BKPM IUT – BKPM Izin Usaha Tetap Pilihan #2

14

Rek. DirJen ILMTA Rek. ILMTA – Tekstil Rekomendasi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka – Tekstil Pilihan #3

15

Rek. Dirjen BIM, Kementerian Perindustrian Rek. BIM – Teksil Rekomendasi Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Teksil dan Aneka – Teksil Pilihan #3

 

  Komoditas yang diatur 

No

HS Uraian Indonesia

1

5208.11.00.00 – – Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m2

2

5208.12.00.00 – – Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m2

3

5208.13.00.00 – – Kepar 3- benang atau 4- benang,termasuk kepar silang

4

5208.19.00.00 – – Kain lainnya

5

5208.21.00.00 – – Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m2

6

5208.22.00.00 – – Tenunan polos,beratnya lebih dari 100 g/m2

7

5208.23.00.00 – – Kepar 3- benang atau 4- benang, termasuk kepar silang

8

5208.29.00.00 – – Kain lainnya

9

5208.31.00.10 – – – Voile or chemi voile

10

5208.31.00.20 – – – Mori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 12 Mei 2012 in Uncategorized

 

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

 
1 Komentar

Ditulis oleh pada 12 Mei 2012 in Uncategorized

 
 
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.